Perkembangan dan Pembangunan Internet di Pemerintahan

Perkembangan dan pembangunan telematika memasuki babak baru pada awal tahun 2005 dengan digabungkannya Ditjen Postel yang dahulu berada di bawah Departemen Perhubungan ke dalam Depkominfo. Satriya (2005) melihat penggabungan tersebut seyogyanya bisa mempercepat  gerak pelaksanaan aplikasi e-government di seluruh tanah air dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyediaan infrastruktur telematika yang sekaligus disinkronkan dengan berbagai aplikasi prioritas.

Begitu pula dari sisi regulasi, sudah ada instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan e-govenrment yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang e-government seperti :

1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah
2. Panduan management sistem dokumentasi elektronik pemerintah
3.  Pedoman tentang penyelenggaraan situs web PEMDA; adan lain-lain.

Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang ada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-government di pusat dan daerah. Sayangnya beberapa peraturan payung yang diharapkan bisa segera selesai masih belum terwujud, seperti RUU tentang informasi, dan transaksi elektronik yang masih belum dibahas di DPR.

Dalam bidang kebijakan,  kelihatannya pemerintah belum berhasil dalam menyusun suatu langkah konkrit yang dapat menggerakkan berbagai komponen pemerintah (lintas sektor) untuk saling bekerja sama membangun dan menjalankan aplikasi yang memang harus di sinergikan. Hingga sekarang pemanfaatan telematika untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), perpajakan, Imigrasi, dan Kepegawaian yang sangat di  butuhkan dalam reformasi pemerintahan masih belum terlaksana. 

Masih mahalnya tarif internet, termasuk Broadbrand, rupanya telah mulai menarik perhatian Menteri Kominfo seperti diungkapkan beberapa waktu lalu dalam ajang Indo Wireless 2006 (detik, 14/3/06). Kombinasi pemanfaatan kapasitas telepon tetap eksisting dan berbagai teknologi nirkabel lainnya sudah seharusnya didukung oleh sistem tarif yang sudah memanfaatkan  infrastruktur telematika di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal masih belum bisa memaksimalkanj pemanfaatan dana Universal Service Obligation (USO) yang telah dikutip dari operator.